JAKARTA, difanews.com — Kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, sudah sangat dikeluhkan warga sekitar karena aktivitas mereka sangat terganggu, bahkan ada yang sampai melahirkan bayi di jalan.
Karena itu, pemerintah pusat berencana membangun ruas tol untuk mengurai dan mengurangi kemacetan yang tak kunjung menemukan solusi. Pembangunan ruas tol itu sekaligus membuat rencana pembuatan jalur alternative Puncak II akan tertunda.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, mengatakan ada tiga usulan yang ditawarkan Bina Marga. Pertama melakukan pelebaran jalan, akan tetapi terkendala dengan harga lahan yang makin mahal.
Kedua, penataan simpang karena dari hasil penilaian ada empat atau lima titik kemacetan di jalur menuju Puncak.
Ketiga adalah pembangunan jalan bebas hambatan (jalan to) dari Caringin menuju puncak. Dengan total panjang 18 km yang melewati Caringin Bogor – Cisarua – Gunung Mas. Dimana menurut Hedy cara ketiga yang paling memungkinkan.
“Solusi terakhir ini yang dianggap memungkinkan,” kata Hedy, dalam keterangan dikutip dari cnbcindonesia.com, Senin (13/6).
Dalam pengusahaan jalan tol ada dua skema yang bisa dijalankan mulai dari jalur solicited nantinya masuk ke dalam rencana kerja Kementerian, lalu diadakan proses pra feasibility study, kemudian feasibility study, Amdal, tanah dan lainnya.
Sedangkan cara kedua yakni dengan jalur prakarsa atau diinisiasi oleh swasta, dimana menurut Hedy itu bisa lebih cepat.
Anggota Komisi IV DPR RI, Mulyadi menjelaskan usulan pembangunan tol ini memang sudah ditawarkan sebelumnya kepada pemerintah. Selain pembangunan underpass atau flyover pada beberapa simpang, perluasan jalan, hingga jangka panjang dengan pembangunan jalur alternatif Puncak II.
Mulyadi menjelaskan nantinya jalan tol Caringin – Cisarua atau Puncak ini akan tersambung dengan tol Bogor – Ciawi – Sukabumi (Bocimi). Adapun feasibility study-nya sudah dapat dilaksanakan pada tahun ini.
“Jadi exit tol Bocimi itu ada di Caringin dan Cigombong, jika dibuka peta maka kalau ditarik garis ke Cisarua itu motong banyak. Makanya kenapa gak dipotong kesitu,” jelasnya.
“Kalau melingkar lagi itu akan jauh misalnya, muter dulu sampai ke Gadok, Cipayung, Sukabumi baru ke Puncak, orang ketawa pasti mana mahal juga jauh,” tambahnya.
Sementara itu solusi lain yakni pembangunan Jalur Alternatif Puncak II atau Poros Tengah Timur diperkirakan masih belum akan terbangun. Melihat anggaran yang dibutuhkan cukup besar mencapai Rp 1,2 triliun.
Menurut Mulyadi penuhnya akses jalan menuju puncak saat ini sudah sangat dikeluhkan oleh warga sekitar Puncak. Terlebih banyak aktivitas yang terhambat karena kemacetan.
“Yang teriak tersiksa itu sebenarnya bukan wisatawan tapi masyarakat sekitar rakyat Bogor asli. Apalagi anomali Jumat Sabtu Minggu. Namun Kabupaten Bogor gak ada uang mau tidak mau harus intervensi pusat dari sumber APBN dan Prakarsa,” kata politisi Gerindra Dapil Jawa Barat ini.
Dia mencontohkan banyak anak sekolah yang tersiksa, hingga warga yang harus melahirkan di jalan karena kemacetan.***
