Soroti Dugaan Penunjukan Langsung Rp14,6 Miliar ke PT Rans, Poros Rawamangun Minta Pemborosan Anggaran Itu Diusut
DIFANEWS.COM — Pengadaan proyek jasa keterpengaruhan senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian yang dialokasikan kepada PT Rans Animasi Indonesia menuai sorotan tajam. Perusahaan tersebut diketahui milik Raffi Ahmad, yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Dua instansi pemerintah yang diterpa isu penunjukan langsung tanpa proses tender tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Total nilai proyek yang dialokasikan ke PT Rans Animasi Indonesia mencapai Rp14.696.955.055.
Ketua Umum Poros Rawamangun, Rudy Darmawanto, S.H., menyampaikan keprihatinannya atas pengeluaran anggaran negara tersebut, terlebih di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang tidak stabil.
“Kami sangat prihatin terhadap apa yang diberikan oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia. Ini jelas bentuk pemborosan anggaran,” ujar Rudy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11).
Rudy menduga mekanisme pemberian proyek tersebut telah melanggar hukum dan menyalahi prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan penunjukan secara tertutup tanpa tender merenggut hak publik untuk mengawasi penggunaan anggaran negara.
“Jelas kalau dilakukan diam-diam tanpa tender, itu melanggar hukum dan diduga ada unsur nepotisme. Jangan mentang-mentang pejabat negara atau Utusan Khusus Presiden, lantas mendapatkan proyek tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Tidak bisa seperti itu,” tegas Rudy.
Ia juga menilai alokasi dana sebesar itu untuk kegiatan influencer tidak memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi masyarakat luas, serta terindikasi memuat unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Guna menyelamatkan keuangan negara, Poros Rawamangun memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan membawa laporan resmi ke aparat penegak hukum agar dilakukan investigasi menyeluruh terhadap kedua kementerian terkait maupun PT Rans Animasi Indonesia.
“Pasti kami bakal menyampaikan laporan atas masalah ini agar diusut tuntas. Proyek dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia tersebut harus dibongkar. Kami tidak takut untuk menyelamatkan uang rakyat yang dihabur-hamburkan,” pungkasnya.***
