PALEMBANG, FAJARSUMSEL.COM – Pemerintah pusat kembali mengucurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp100 miliar untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).

Pada penyaluran tahap II ini, sebanyak 10 kabupaten/kota di Sumsel masing-masing menerima bantuan sebesar Rp10 miliar, termasuk Kota Prabumulih.

Penyerahan bantuan tersebut dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Griya Agung Palembang, Senin (26/10/2026) siang. Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan, didampingi Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, bantuan tahap II tersebut dialokasikan secara merata kepada 10 daerah yang terdampak dan rawan karhutla. Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing pemerintah daerah.

“Rinciannya, Kabupaten OKU Timur Rp10 miliar, OKU Rp10 miliar, Muara Enim Rp10 miliar, PALI Rp10 miliar, Kota Palembang Rp10 miliar, OKU Selatan Rp10 miliar, Musi Rawas Rp10 miliar, Empat Lawang Rp10 miliar, Kota Prabumulih Rp10 miliar, dan Kabupaten Lahat Rp10 miliar. Bantuan ini langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah,” jelasnya.

Dengan penyaluran tahap II tersebut, total Banpres untuk mendukung penanganan karhutla di Sumsel mencapai Rp200 miliar, termasuk bantuan tahap I yang sebelumnya telah disalurkan kepada pemerintah provinsi dan sejumlah kabupaten.

Pada tahap I, Pemerintah Provinsi Sumsel menerima Rp30 miliar, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Rp20 miliar, Musi Banyuasin (Muba) Rp20 miliar, Banyuasin Rp15 miliar, serta Kabupaten Ogan Ilir Rp15 miliar.

Apresiasi Upaya Penanganan Karhutla

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli Antoni mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Sumsel bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.

Menurutnya, dukungan serta keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menekan kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga memaparkan perkembangan penanganan karhutla di Sumsel. Dari enam provinsi yang menjadi prioritas nasional karena memiliki tingkat kerawanan karhutla, Sumsel hingga 25 Oktober 2026 menunjukkan penurunan signifikan.

Capaian tersebut menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian karhutla, mengingat kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat asap, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.

Dukungan untuk Daerah Rawan Karhutla

Kucuran bantuan tahap II ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan langkah pencegahan maupun penanganan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Bagi Kota Prabumulih, alokasi Rp10 miliar menjadi dukungan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran lahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.

Pemanfaatan bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung langkah-langkah penanganan karhutla yang lebih efektif dan terkoordinasi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta seluruh pihak terkait.

Upaya pencegahan tetap menjadi langkah penting agar kejadian karhutla dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat diminimalkan.