PRABUMULIH, DIFANEWS – Wali Kota Prabumulih H Arlan menyampaikan jawaban pemerintah kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Prabumulih yang digelar Rabu malam, 23 September 2026.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi, didampingi Wakil Ketua I Aryono ST dan Wakil Ketua II Ir Dipe Anom. Rapat turut dihadiri Wali Kota Prabumulih H Arlan dan Wakil Wali Kota Franky Nasril SKom MM.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota H Arlan mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi atas pandangan, masukan dan saran yang disampaikan terhadap RAPBDP 2026.
“Terima kasih atas pandangan umum, masukan dan saran dari seluruh fraksi. Ini menjadi bahan bagi pemerintah kota dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan,” ujar Arlan.
Menjawab pandangan Fraksi Demokrat, Pemkot Prabumulih menyatakan sepakat bahwa pengelolaan anggaran harus berdasarkan skala prioritas, terutama untuk sektor pembangunan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
Pemkot juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), di antaranya melalui pemutakhiran data wajib pajak dan retribusi serta memaksimalkan penagihan.
Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Arlan menegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan capaian prestasi, melainkan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran.
“SilPA bukan sebuah capaian prestasi, tetapi harus menjadi bahan evaluasi agar penganggaran dan pelaksanaan program ke depan bisa lebih tepat,” katanya.
Sementara menjawab pandangan Fraksi Gerindra, Pemkot Prabumulih menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Pemerintah juga akan menghitung kembali target pendapatan agar realistis dan sesuai dengan kondisi serta kemampuan daerah.
Terkait kebutuhan alat tulis kantor (ATK), pengadaannya untuk enam kelurahan telah dimasukkan dalam RAPBDP 2026.
Dalam hal kebersihan lingkungan, pemerintah juga akan mendorong kelurahan dan desa untuk menjaga kebersihan di wilayah masing-masing. Hal itu dinilai perlu diperkuat agar budaya gotong royong tetap berjalan.
Arlan juga menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih cermat dalam melakukan penganggaran dan pengelolaan keuangan.
Menjawab Fraksi PDIP, Pemkot kembali menegaskan pentingnya ketepatan dalam penganggaran dan pengelolaan keuangan.
Untuk kebutuhan air bersih, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah menganggarkan pembangunan 15 sumur bor.
“Untuk ketersediaan air bersih, Perkim telah menganggarkan 15 sumur bor. Ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Arlan.
Selain itu, penanganan banjir menjadi perhatian pemerintah melalui penyiapan drainase dan berbagai langkah penunjang lainnya. Persoalan penerangan jalan juga menjadi perhatian, termasuk upaya menyediakan layanan masyarakat yang lebih responsif.
Sementara kepada Fraksi PKS, Arlan menyampaikan bahwa Pemkot Prabumulih akan bersikap selektif dalam penggunaan anggaran, termasuk dalam pemanfaatan insentif daerah.
Pemerintah juga telah melaksanakan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya meringankan beban masyarakat.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian diminta memastikan penggunaan anggaran tersebut lebih tepat sasaran.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan telah menyusun anggaran untuk penambahan ruang kelas. Sedangkan RSUD Prabumulih akan menyikapi kapasitas ruang perawatan, termasuk kebutuhan pengadaan genset.
Untuk peningkatan PAD, Bappeda menyatakan sepakat mengoptimalkan berbagai potensi sumber pendapatan baru, termasuk dari sektor jasa parkir.
Terkait Perumda Tirta Prabu Jaya, pemerintah menyebut perusahaan daerah tersebut tengah melakukan perbaikan dan saat ini juga sedang menjalani proses audit oleh BPK RI.
Arlan juga menegaskan bahwa penyaluran bantuan pemerintah harus dilakukan secara merata untuk menghindari kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Sementara Disdukcapil telah menganggarkan kebutuhan tinta printer untuk mendukung pencetakan dokumen kependudukan, termasuk KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Menjawab pandangan Fraksi Golkar, Pemkot Prabumulih menegaskan komitmennya untuk menerapkan penganggaran berdasarkan prioritas pembangunan.
Dinas Perhubungan juga telah diinstruksikan melakukan penjagaan di pintu gerbang untuk menertibkan kendaraan yang melintas di luar ketentuan. Langkah tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama Satlantas Polres Prabumulih.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Seluruh program harus diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” tegas Arlan.
Pemkot juga akan melakukan pemetaan dan perbaikan lampu jalan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan meminimalisir potensi tindak kriminal.
Di bidang lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta terus mendorong pemilahan sampah berdasarkan kategori sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan lebih baik.
Di akhir penyampaiannya, Arlan berharap seluruh tahapan pembahasan RAPBDP 2026 dapat segera diselesaikan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan sesuai rencana.
“Kami berharap pembahasan ini dapat segera dilakukan dan diselesaikan, sehingga kebijakan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi mengatakan, jawaban Wali Kota Prabumulih terhadap pandangan umum fraksi telah disampaikan dalam rapat paripurna.
“Jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi sudah disampaikan. Selanjutnya, sidang kita tunda sampai Rabu, 30 September 2026,” kata Deni.
Ia menambahkan, rapat paripurna akan kembali dilanjutkan hingga tahapan pengesahan RAPBDP Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.
