BIRMINGHAM, difanews.com – Berita yang mengejutkan tiba dari Inggris pada Selasa (5/9/2023) ketika Birmingham, kota terbesar kedua di negara itu, mengumumkan kebangkrutannya.
Kebangkrutan ini disampaikan langsung oleh Dewan Kota Birmingham. Ia sekaligus untuk menyatakan aktivitas berhentinya pengeluaran dana kecuali untuk layanan penting.
Mengutip media Inggris PA, kebangkrutan Birmingham disebabkan kesulitan pemerintah membayar klaim gaji. Nilainya, bahkan senilai total 760 miliar pound atau setara Rp 14.000 triliun.
Lebih lanjut, CNN menuliskan klaim gaji ini berkaitan dengan tuntutan kompensasi yang besar dan kuat yang harus dibayarkan kepada mantan karyawan perempuan yang secara historis dibayar lebih rendah ketimpang pekerja laki-laki di pekerjaan serupa. Akibat menghadapi situasi sulit ini Birmingham diperkirakan akan menghadapi kekurangan dana sekitar 87 juta pound untuk tahun keuangan 2023-2024.
Meski begitu, Wakil Ketua Dewan Kota Birmingham Sharon Thompson, juga menjelaskan masalah ini tak semata-mata soal gaji. Namun turut menyalahkan pemerintah konservatif yang berkuasa di Inggris.
Katanya, Birmingham rutin mengeluarkan dana sebesar 1 miliar pound ke pemerintahan Konservatif. Atas dasar inilah, tutur Sharon, pemerintah daerah, tak hanya Birmingham, sedang menghadapi badai sempurna.
“Seperti halnya dewan di seluruh negeri, jelas bahwa dewan ini menghadapi tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari peningkatan besar dalam permintaan layanan sosial bagi orang dewasa dan penurunan drastis dalam pendapatan bisnis, hingga dampak inflasi yang merajalela,” kata Sharon.
Meski begitu, ia menegaskan kota itu masih terbuka untuk bisnis. “Kami menyambut baik orang-orang yang datang,” tambahnya.
Sementara itu, Juru bicara Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak menyindir para dewan yang dipilih secara lokal. Menurutnya mereka harus mengelola anggaran mereka sendiri.
“Pemerintah telah terlibat secara teratur dengan mereka untuk mencapai tujuan tersebut dan telah menyatakan keprihatinan mengenai pengaturan tata kelola mereka dan telah meminta jaminan dari pemimpin dewan tentang penggunaan uang pembayar pajak yang terbaik,” katanya.
Sementara itu, Pemimpin Dewan Kota Birmingham, John Cotton, mengatakan model pekerjaan baru akan diterapkan di dewan. Melansir BBC, hal ini untuk mengatasi tuntutan kesetaraan upah.
Perlu diketahui, Birmingham bukan hanya kota terbesar, tetapi juga kota multikultural terbesar di Inggris Tengah. Kota ini sempat menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Persemakmuran tahun lalu, sebuah acara olahraga besar bagi negara-negara Persemakmuran, dan dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Eropa 2026.
