Potensi Pemakzulan Presiden AS Joe Biden: Ketua DPR Partai Republik Membuka Penyelidikan
AMERIKA SERIKAT, difanews.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menghadapi potensi risiko pemakzulan. Ketua DPR dari Partai Republik, Kevin McCarthy, memulai sebuah penyelidikan pemakzulan terhadap presiden berusia 80 tahun tersebut pada Selasa waktu setempat.
“Saya meminta komite DPR untuk membuka impeachment formal ke Presiden Joe Biden,” tegas McCarthy, dikutip AFP dari laman CNBC, Rabu (13/9/2023).
Hal ini terkait bisnis sang anak Hunter Biden. Ia mengatakan Hunter telah berbohong kepada rakyat Amerika tentang urusan bisnis luar negeri keluarganya.
“Anggota Partai Republik di DPR telah mengungkap tuduhan serius dan kredibel mengenai perilaku Presiden Biden,” tambahnya.
“Secara keseluruhan, tuduhan-tuduhan ini memberikan gambaran budaya korupsi,” katanya lagi.
Penyelidikan sendiri akan dipimpin oleh perwakilan Republik dari Kentucky, James Comer yang mengetuai Komite Pengawas DPR. Ia berkoordinasi dengan Ketua Komite Kehakiman Jim Jordan dari Ohio dan Perwakilan Jason Smith, yang mengetuai Komite Cara dan Sarana.
Sebenarnya urusan bisnis putra Biden, Hunter, selalu menjadi sasaran Partai Republik saat ayahnya menjabat sebagai wakil presiden di bawah pemerintahan Barack Obama. Namun, sejauh ini tidak ada bukti kredibel yang muncul bahwa Biden terlibat dalam tindakan ilegal.
McCarthy sendiri, dimuat AFP, telah berada di bawah tekanan dari partai sayap kanan, yang setia kepada Donald Trump. Ini memuluskan upaya berbulan-bulan untuk membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Biden.
Para anggota DPR dari Partai Demokrat mengecam langkah tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan partisan murni. Mereka menyakini langkah itu dimaksudkan untuk membalas dendam atas pemakzulan ganda yang dilakukan DPR terhadap mantan Trump.
Gedung Putih juga mengecam tindakan tersebut. Juru bicara menyebutnya sebagai “politik ekstrem yang paling buruk”.
“Anggota Partai Republik di DPR telah menyelidiki Presiden selama sembilan bulan, dan mereka tidak menemukan bukti adanya pelanggaran,” kata juru bicara Ian Sams di media sosial X.
