DIFANEWS.COM – Penanganan banjir di China sejak dulu dikenal sebagai salah satu yang paling cepat dan paling disiplin di dunia. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tapi karena negara itu memperlakukan bencana sebagai ancaman stabilitas nasional, bukan sekadar “kejadian alam.”
Di China, banjir adalah urusan politik dan keamanan. Karena itu, responsnya selalu top-down, cepat, dan tanpa negosiasi.
Berikut 7 mekanisme utama yang membuat China sering dipuji dan sekaligus ditakuti dalam urusan mitigasi banjir.
1. Sistem Komando Satu Pusat
Begitu banjir besar muncul, pemerintah langsung mengaktifkan State Flood Control and Drought Relief Headquarters (SFCDRH) unit darurat setingkat kementerian.
Modelnya simpel:
- Satu komando pusat
- Satu jalur instruksi
- Semua daerah wajib patuh
- Tidak ada rapat panjang atau tarik-menarik wewenang
Di China, bencana bukan urusan retorika.
Itu urusan “mengamankan stabilitas negara”.
2. Pasukan Dikerahkan Maksimal dalam Hitungan Jam
Setiap banjir besar di Henan, Sichuan, atau Hubei, pemerintah langsung mengirimkan:
- PLA (Tentara China)
- Armed Police Corps
- Fire & Rescue Brigade
- Milisi cadangan
Mereka bergerak dalam status Level I Emergency Response, level tertinggi.
Yang dilakukan:
- Perahu evakuasi diterbangkan pakai pesawat angkut Y-20
- Helikopter Z-20 angkut warga dari atap rumah
- Drone pemetaan cari korban
- Rumah sakit lapangan berdiri dalam kurang dari 24 jam
Tidak ada konferensi pers sebelum aksi.
Evakuasi dulu, bicara nanti.
3. Data Real-Time: Sensor 60.000 Titik + AI Prediksi Sungai
China punya jaringan mitigasi paling modern di dunia meliputi:
- 60.000 sensor hidrologi
- Satelit Gaofen
- Radar cuaca S-band
- Model AI prediksi aliran Yangtze & Huai River
Hasilnya:
- Peringatan banjir level merah dikirim ke HP warga dalam detik
- Bendungan Tiga Ngarai mengubah debit air dalam menit, bukan jam
- Kota-kota menutup subway sebelum tergenang, bukan sesudahnya
Teknologi ini dipakai bukan untuk pencitraan tapi untuk menekan kerugian sedekat mungkin ke nol.
4. Evakuasi Massal Tanpa Kekacauan
Yang bikin dunia kagum adalah ketertiban warga.
Setiap daerah punya:
- Peta risiko banjir tahunan
- Rute evakuasi wajib
- Posko logistik permanen
- Latihan evakuasi rutin
Ketika air naik, Warga langsung bergerak sesuai zona masing-masing, lansia & anak didahulukan, dan petugas desa melakukan pengabsenan agar tidak ada yang tertinggal. Evakuasi berlangsung seperti latihan militer.
5. Transparansi Lapangan, Bukan Jumpa Pers
Pejabat China turun ke lokasi bukan untuk berpidato, tapi untuk Menyusun strategi lapangan, Mengecek tanggul dan pompa, Mengawasi logistik dan Menegur langsung petugas yang lambat
Dokumentasi dilakukan, tapi fokusnya pekerjaan nyata seperti:
- Bulldozer bersihkan lumpur
- Tim penyelamat angkut warga
- Teknisi pulihkan listrik
- Tidak ada pose menunjuk tanah sambil pegang HT.
6. Penindakan Cepat Saat Ada Pelanggaran Lingkungan
Jika banjir diperparah faktor manusia, China tidak main-main.
Pemerintah langsung:
- Memecat pejabat setempat
- Menangkap operator tambang ilegal
- Menghukum jaringan korupsi
- Audit penuh oleh Komisi Disiplin Partai
Pada banjir Henan 2021:
89 pejabat dihukum, sebagian dihukum mati.
Tidak ada istilah “akan investigasi.”
Pertanyaan pertama mereka
“Siapa yang bertanggung jawab dan apakah dia sudah ditahan?”
7. Pemulihan Cepat: 7 Hari untuk Infrastruktur Dasar
Setelah banjir surut, dalam satu minggu China biasanya:
- Pulihkan listrik dan air dalam 48 jam
- Buka akses jalan 72 jam kemudian
- Kirim layanan medis massal
- Bagikan kompensasi tunai
- Aktifkan asuransi bencana nasional
Warga bisa kembali ke rumah lebih cepat dibanding banyak negara lain.
Respons China terhadap banjir bisa bergerak luar biasa cepat karena mereka tidak memiliki “beban kepentingan” seperti yang sering terjadi di negara lain. Para elit politik di sana tidak terlibat dalam kepemilikan konsesi tambang, HTI, atau proyek ekstraktif yang bisa menghambat keputusan krusial saat bencana. Tokoh publiknya pun tidak bermain di sektor-sektor abu-abu yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Karena itu, ketika terjadi pelanggaran tata ruang, korupsi, atau penyebab banjir lain, pemerintah tidak ragu menindak tanpa kompromi. Skemanya tegas, kesalahan kecil bisa berujung kerja paksa, sementara kesalahan besar mendapat hukuman yang jauh lebih berat, termasuk hukuman mati. Pendekatan inilah yang membuat mitigasi di China berjalan cepat, terkoordinasi, dan hampir tanpa hambatan politis.
