PROYEK : Pekerja proyek normalisasi Sungai Kelekar tetap bekerja meski sudah lewat tahun anggaran. Foto : Ist/DIFANEWS
Hingga Tidak Perlu Bayar Denda, Tetap Kerja Santai
PRABUMULIH, DIFANEWS – Beredar isu, kalau diduga administrasi proyek Sungai Kelekar bersumber dari APBD 2024. Administrasi proyeknya, telah dirampungkan.
Meski dikerjakan di tahun beda anggaran, sehingga tidak perlu membayar denda. Akibat, adanya perpanjangan waktu 50 hari guna menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Sehingga, wajar kalau proyek senilai Rp 38 miliar meliputi 4 wilayah dikerjakan pihak ketiga secara santai, meski telah lewat tahun anggaran.
Hal itulah menjadi sorotan LSM MRLB, menduga adanya tindak pidana korupsi dalam proyek didanai dari Bangun 2024 tersebut.
“Kita pertanyakan, proyek 2024 kok bisa dikerjakan santai di tahun ini. Padahal, jika ada perpanjangan kontrak jelas hanya ada waktu tambahkan 50 hari. Dikenakan, denda 1 mil perhari. Tentunya, dendanya akan besar. Dimana lagi, keuntungan pihak ketiga,” ujar Ketua MRLB, Sastra Amiadi SE didampingi Sekretaris, Hefran, Selasa, 28 Januari 2025.
Informasi dihimpun awak media, pengerjaan proyek Sungai Kelekar tersebut diduga menjadi penyebab erosi atau tanah longsor di bibir Sungai Kelekar, hingga menyebabkan sejumlah rumah warga di pinggir sungai mengalami tanah longsor.
“Makanya, kita pertanyakan manfaat proyek normalisasi Sungai Kelekar. Pada kenyataannya, kita menduga sebagai proyek ajang korupsi saja. Pantauan, kita setiap curah hujan tinggi kenyataannya banjir di Prabumulih tetap melanda,” bebernya.
Ungkapnya, masalah ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, tidak hanya Pemkot Prabumulih dan Dinas PUPR. Tetapi, juga aparat penegak hukum dan lainnya. “Agar proyek normalisasi Sungai Kelekar, tepat sasaran dan sesuai ketentuan,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media telah menghubungi PPK-nya. Namun, belum ada balasan dan jawaban.
