Kesepakatan Terpilih untuk RUU APBN 2024 Terfokus pada Asumsi Makro dan Sasaran Pembangunan

JAKARTA, difanews.com – Pemerintah dan Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan telah mencapai kesepakatan pada beberapa poin utama dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2024.

Poin tersebut a.l. asumsi dasar makro 2024, sasaran dan indikator pembangunan 2024 dan postur APBN 2024. Poin-poin ini akan diambil kesepakatan di Badan Anggaran DPR RI dan disahkan menjadi UU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna minggu ini dikutip dari CNBC, Kamis (21/9/2023).

Panja Asumsi Dasar mengungkapkan dengan memerhatikan kondisi dan dinamika perekonomian dunia terkini serta dampaknya terhadap perekonomian domestik, Panja menyepakati asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024 sebagai berikut:

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU P2 APBN 2022 Nurul Arifin menegaskan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diasumsikan berada pada 5,2 persen.

“Stabilitas ekonomi makro yang kuat dan akselerasi transformasi ekonomi nasional, akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian tahun 2024,” ujarnya.

Dari sisi domestik, aktivitas konsumsi baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan pemilu pusat dan daerah.

Berbagai upaya menjaga stabilitas harga juga terus dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga aktivitas konsumsi terus meningkat. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu.

Kinerja ekspor juga diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik secara bertahap di tahun 2024. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Nurul mengungkapkan laju inflasi di tahun 2024 diasumsikan berada pada 2,8 persen. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah bersama Bank Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga dan menjaga tingkat inflasi berada dalam sasaran 2,5±1,0 persen.

Dengan rentang sasaran yang lebih rendah dibandingkan tahun 2023, pencapaian laju inflasi perlu didukung oleh bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur.

Berbagai kebijakan, diantaranya perlindungan sosial diupayakan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan guna mendukung tetap tumbuhnya konsumsi nasional.

Di sisi pangan, serangkaian kebijakan dilakukan dari sisi hulu hingga hilir untuk menciptakan stabilitas harga pangan dan menjaga ketahanan pangan nasional, diantaranya melalui intervensi harga dan pasokan, penguatan produksi dan cadangan pangan, serta pengawasan dan peningkatan kelancaran distribusi.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2024 diasumsikan sebesar Rp15.000 per 1 dolar AS. Asumsi nilai tukar Rupiah tersebut mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian yang bersumber dari percepatan pengetatan kebijakan moneter di AS dan melemahnya prospek pemulihan ekonomi global.

“Ketatnya likuiditas global sebagai akibat pengetatan kebijakan moneter di Amerika Serikat menimbulkan potensi capital flight dan memberikan tekanan terhadap Rupiah,” papar Nurul.

Kemudian, Panja dan pemerintah menetapkan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun di tahun 2024 diasumsikan pada level 6,7 persen.

“Tingkat suku bunga SBN 10 tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya risiko tekanan yield yang bersumber dari pengetatan kebijakan moneter, terutama di Amerika Serikat, yang mengakibatkan masih ketatnya likuiditas global,” ungkap Nurul.

Namun prospek pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut, stabilitas ekonomi makro yang terjaga, serta komitmen pengelolaan fiskal yang prudent dan kredibel akan memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan yield SBN 10 tahun di tahun 2024.

Panja dan pemerintah juga menetapkan harga minyak ICP tahun 2024 diasumsikan pada level US$82 per barel. Dinamika harga yang terjadi di sepanjang tahun 2023 diperkirakan masih berlanjut ke tahun 2024.

“Tensi geopolitik masih menjadi faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia ke depan. Selain itu, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, kondisi perekonomian global, serta respons kebijakan OPEC+ juga akan memengaruhi kondisi permintaan dan penawaran minyak mentah global,” kata Nurul.

Terakhir, lifting minyak bumi pada tahun 2024 diasumsikan berada pada 635 ribu barel per hari (bph). Lifting gas bumi diasumsikan pada 1.033 ribu barel setara minyak per hari (bsmph). Perkiraan lifting minyak dan gas bumi tersebut didasarkan pada pertimbangan peningkatan kapasitas dan potensi produksi pada lapangan minyak dan gas yang ada.

Selain itu, peningkatan produksi dilakukan dengan mengoptimalkan peningkatan aset serta optimasi produksi minyak dari sumur-sumur yang ada.

Sasaran dan Indikator Pembangunan 2024

Nurul mengungkapkan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2024 ditargetkan pada level yang lebih baik. Tingkat pengangguran akan terus menurun seiring dengan adanya penguatan pertumbuhan ekonomi.

Penurunan tingkat pengangguran dan juga didukung dengan program perlindungan sosial akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan, memperbaiki rasio gini, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM.

Keberpihakan pembangunan terhadap petani dan nelayan terus ditingkatkan yang direpresentasikan oleh angka NTP dan NTN yang meningkat.

Postur APBN 2024

Nurul menegaskan arsitektur APBN 2024 didesain ekspansif, terarah dan terukur. Hal ini untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent dan berkelanjutan.

“Defisit APBN 2024 disepakati sebesar Rp 522,82 triliun atau 2,29% terhadap PDB dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar Rp 22.830,8 triliun,” ujarnya.

Defisit ini tidak berubah dari yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam Buku Nota Keuangan beserta RAPBN 2024 Agustus lalu.

Adapun, target penerimaan pajak tahun 2024 disepakati sebesar Rp 1.988,87 triliun dan bea cukai Rp 320,98 triliun. Sementara itu, target PNBP tahun 2024 disepakati sebesar Rp 492 triliun atau naik Rp 18,98 triliun dari target PNBP dalam RAPBN 2024.

Dalam rangka untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam percepatan transformasi ekonomi, Nurul mengatakan pembiayaan anggaran tahun 2024 disepakati sebesar Rp 522,82 triliun

Kemudian, pembiayaan utang ditetapkan sebesar Rp 648,08 triliun, yakni Rp 666,44 triliun dari SBN dan Rp 18,36 dari pinjaman dalam dan luar negeri.