Menkeu Purbaya Singgung Citra Buruk Bea Cukai di Masyarakat, Sebut Bisa Dibekukan dan Diganti SGS
DIFANEWS.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah citra lembaga tersebut dinilai terlanjur buruk di mata publik, media, hingga pimpinan negara.
Permintaan itu ia sampaikan menyusul rangkaian kasus yang menjerat sejumlah oknum pegawai Bea Cukai selama beberapa tahun terakhir.
“Image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya kepada wartawan usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 November 2025.
Menurutnya, kondisi itu tidak bisa dibiarkan. Purbaya mengatakan telah meminta kepercayaan penuh selama 12 bulan untuk melakukan pembenahan tanpa intervensi, demi memastikan langkah reformasi berjalan efektif.
“Saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” imbuhnya.
Ancaman Pembekuan Jika Reformasi Gagal
Dalam pernyataannya, Purbaya menegaskan bahwa konsekuensi berat menanti jika upaya reformasi tidak menghasilkan perbaikan signifikan.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut pemerintah bisa saja kembali menggunakan jasa perusahaan multinasional Société Générale de Surveillance (SGS), seperti pada era sebelumnya.
“Kalau kita, bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS,” kata Purbaya.
“Seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menyoroti tekanan besar yang kini berada di pundak sekitar 16 ribu pegawai Bea Cukai.
Menkeu menegaskan bahwa risiko pemutusan hubungan kerja bisa terjadi apabila kinerja lembaga tetap tidak memuaskan.
“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan,” ucapnya.
Perluasan Teknologi AI dalam Pengawasan
Sebagai bagian dari strategi pembenahan, Kementerian Keuangan memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai.
Purbaya menyebut langkah ini penting untuk menekan praktik-praktik pelanggaran dan meningkatkan akurasi pengawasan.
“Jadi kita pelajari betul. Jadi, sekarang cukup baik kemajuannya, saya pikir tahun depan sudah aman,” tutur Purbaya.
Menteri Keuangan itu optimistis bahwa implementasi teknologi tersebut akan membuat sistem pengawasan lebih ketat dan meminimalkan ruang untuk manipulasi data maupun interaksi yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.
Purbaya berharap pembenahan berbasis AI dan berbagai langkah struktural yang disiapkan dapat mengembalikan profesionalisme DJBC sebagai lembaga yang berfungsi menjaga pintu perdagangan dan pergerakan barang di Indonesia.
Tantangan Pemulihan Kepercayaan Publik
Pemerintah menyadari beban untuk memulihkan kepercayaan publik tidak ringan. Kasus-kasus yang sebelumnya mencuat, baik terkait gaya hidup pegawai maupun dugaan pelanggaran dalam penanganan barang impor, semakin memperburuk persepsi terhadap DJBC.
Melalui reformasi menyeluruh yang ia susun, Purbaya menegaskan bahwa tujuan akhirnya adalah mengembalikan integritas dan reputasi DJBC sebagai lembaga pelayanan publik yang kredibel.
“Artinya, Bea Cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional,” tegasnya.
Reformasi itu kini berpacu dengan waktu. Dalam setahun ke depan, keberhasilan atau kegagalan Bea Cukai mempertaruhkan nasib lembaga, ribuan pegawainya, dan citra Kemenkeu di mata publik.***
