Soal Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, Anthony Budiawan Desak KPK Segera Bertindak Cari Pihak yang Bertanggung Jawab
DIFANEWS.COM – Ekonom Anthony Budiawan mendesak penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dalam polemik Whoosh yang saat ini tengah jadi sorotan.
Aparat penegak hukum, menurut Anthony bertugas untuk membuka transparansi kepada publik tentang siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
“KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Anthony dalam video podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Kamis (30/10).
Penyelidikan untuk Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab
Anthony lantas menyinggung tentang klaim dari Agus Pambagio mengenai Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa pengadaan proyek Whoosh adalah keinginan mantan Presiden ndonesia itu.
“(Penyelidikan KPK) Apakah benar Pak Jokowi langsung bertanggung jawab atau memang ini ada oknum di bawahnya yang bermain, untuk memberikan kejelasan kepada semuanya,” imbuhnya.
“Apa juga ada selain Jokowi? Apakah Kementerian BUMN pada saat itu yang dianggap sebagai pemilik proyek atau di situ juga ada Luhut?” tambahnya.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) ini menyebut Luhut yang meski saat itu belum menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, tapi selalu hadir dalam berbagai kebijakan pemerintah.
Menurutnya, KPK sudah tak bisa main-main lagi karena kasus ini menyangkut 4,5 sampai 7 miliar dolar Amerika sebagai kerugian keuangan negara.
Soroti Pernyataan Luhut soal Whoosh Sebagai ‘Proyek Busuk’
Sorotan juga ditujukan pada pernyataan Luhut mengenai Whoosh yang ia sebut sebagai ‘barang busuk’ saat didatangkan ke Indonesia.
“Di sini kita juga lihat statement Luhut yang sangat menarik, ‘Sewaktu saya menerima proyek ini, proyek ini sudah busuk’ jadi waktu dia pada 2019 dialihkan sebagai Menko Marves, dia bilang proyek ini sudah busuk,” ucap Anthony.
“Pernyataan proyek ini sudah bermasalah sewaktu di tahun 2019. Sekarang pertanyaannya, dia mau ke mana? Dia mengatakan ini sudah busuk,” paparnya.
Upaya Cuci Tangan Cari Kambing Hitam?
Dalam video tersebut, Anthony juga melemparkan dugaan bahwa ia melihat ada indikasi mulai cuci tangan dan mencari kambing hitam yang menurutnya ditargetkan kepada Rini Soemarno, mantan Menteri BUMN Kabinet Kerja periode 2014-2019 di masa pemerintahan Jokowi.
“Ini sudah agenda cuci tangan lalu mencari kambing hitam, siapa? Ya, pemilik proyek saat itu,” jelasnya.
“Kementerian yang bertanggung jawab, ya Rini Soemarno. Udah pasti (terseret) kan dia yang menyelenggarakan semuanya kan karena BUMN di bawah dia,” sambungnya.
Janji KPK Selidiki Kasus Dugaan Mark Up Whoosh
KPK sendiri sempat menyatakan bahwa pihaknya telah proaktif melakukan penyelidikan mengenai kasus penggelembungan anggaran proyek Whoosh.
“Kami tidak menunggu, kami mencari juga informasi,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan kepada awak media pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Asep menyatakan bahwa lembaga antirasuah itu memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti jika ada informasi terkait tindak pidana korupsi.
Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di Cina sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud MD.
“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ucapnya dalam podcast tersebut.
Atas dugaan tersebut, Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Mahfud MD bisa membuat laporan berdasarkan dengan data yang mendukung.
“Kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” tutur Setyo kepada awak media di Jakarta pada 16 Oktober 2025 lalu.***
