PRABUMULIH, DIFANEWS – Banyaknya ruas jalan nasional yang rusak di Sumatera Selatan (Sumsel) terus dikeluhkan masyarakat. Kondisi jalan berlubang, bergelombang hingga rawan kecelakaan menjadi sorotan serius.
Hal itu diungkapkan Ahmad Palo, Koordinator Reses Anggota DPRD Sumsel Dapil VI, saat kunjungan ke Kota Prabumulih, Selasa, (17/2/2026) di Kantor Kecamatan Cambai.
Menurut politisi PPP tersebut, perlu dipahami bahwa jalan nasional bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumsel, melainkan berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
“Jalan nasional itu kewenangan Balai Besar untuk perbaikannya, bukan provinsi,” ujar Palo kepada awak media.
Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang masih beranggapan kerusakan jalan nasional menjadi tanggung jawab gubernur atau pemerintah provinsi. Padahal, secara regulasi, penanganan jalan nasional berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Besar.
Komisi IV Akan Panggil Balai Besar
Sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang diserap saat reses, Komisi IV DPRD Sumsel akan segera memanggil pihak Balai Besar.
“Kita panggil Balai Besar melalui Komisi IV DPRD Sumsel agar segera merespon keluhan masyarakat soal kerusakan jalan nasional dan mempercepat proses perbaikannya,” tegasnya.
Palo menegaskan, kondisi jalan nasional yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ia berharap, melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Besar, dapat diperoleh kepastian jadwal perbaikan serta langkah konkret penanganan ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, khususnya di wilayah Dapil VI yang meliputi Prabumulih dan sekitarnya.
Aspirasi Masyarakat Jadi Prioritas
Dalam kegiatan reses tersebut, persoalan infrastruktur jalan menjadi salah satu keluhan utama warga. Selain jalan berlubang, masyarakat juga mengeluhkan minimnya penerangan dan lambannya penanganan ketika kerusakan sudah cukup lama terjadi.
Komisi IV DPRD Sumsel, lanjut Palo, berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga ada realisasi perbaikan di lapangan.
“Kita ingin ada respon cepat. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena akses jalan yang rusak. Ini menyangkut keselamatan dan roda perekonomian,” pungkasnya.
