Audit PMPJ Dilakukan untuk Mengetahui Tingkat Kepatuhan Notaris
BOGOR – DIFANEWS.COM — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kab Bogor, menggelar seminar ‘Audit Kepatuhan Lagsung (On Site) Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Terhadap Notaris di Wilayah Jawa Barat’ di Cibinong, Kamis (26/08).
Audit PMPJ itu digelar untuk mengetahui tingkat kepatuhan notaris dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU) dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PP TPPT), serta Permenkumham No.19 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa bagi Notaris.
Salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) bagi Notaris adalah dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).
Selain itu, Audit PMPJ juga bertujuan mengevaluasi kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan notaris dalam menerapkan ketentuan UU PP TPPU, mendorong notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif, serta guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam menerapkan UU PP TPPU dan UU PP TPPT itu sendiri.
Acara dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Barat, Sudjonggo, yang sekaligus memberikan pengarahan kepada para notaris Wilayah Kabupaten Bogor dalam mendukung penerapan PMPJ dalam dunia kerja notaris.
Turut hadir pula Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Jawa Barat, Martinef dan Artaji, Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Kabid Yankum) sekaligus anggota MPW Notaris Jawa Barat Ahmad Kapi Sutisna.
Juga tampak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Usman Madjid, Kasubbid Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Deden Firmasnyah, Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Kab. Bogor Ikatan Notaris Indonesia (INI), Nenden Esty Nurhayati, Perwakilan Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kab. Bogor, dan para notaris di Wilayah tersebut. (Iwa K)