Kadin Indonesia di Persimpangan Jalan

JAKARTA, difanews.com — Dalam beberapa hari terakhir ini diskusi publik sempat dipanaskan oleh pemberitaan yang datang dari dunia usaha dan industri.

Musyarawah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang seharusnya digelar di Bali, 2 – 4 Juni 2021, batal dan rencananya dipindah ke Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pembatalan dan perubahan ini merupakan kali ketiga setelah sebelumnya sempat diagendakan di Jakarta pada akhir 2020.

Pembatalan dan perubahan yang berulang ini menjadi hal yang mengundang perhatian publik secara luas mengingat Kadin adalah organisasi besar yang di dalamnya terdapat deretan pengusaha papan atas Indonesia. Bahkan deretan orang terkaya di Indonesia hampir semuanya masuk di dalam kepengurusan Kadin Indonesia.

Ketidakbiasaan ini tentunya memunculkan tanda tanya besar dari publik, ada apa dengan Kadin Indonesia? Dinamika apa yang terjadi di internal Kadin Indonesia?

Besarnya perhatian publik terhadap dinamika yang terjadi di internal Kadin merupakan hal yang wajar dan sangat bisa dipahami. Kadin adalah organisasi besar yang memiliki peran yang sangat signifikan di dalam perekonomian Indonesia.

Kadin diakui sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, pembangunan, dan pertumbuhan perekonomian nasional. Bahkan Kadin menjadi satu-satunya organisasi non-pemerintah yang keberadaannya dijamin dengan Undang-Undang (UU) yaitu UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Menurut catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi selama triwulan I 2021 yang berasal dari para pelaku usaha dan industri di dalam negeri hampir mencapai 50 persen dari total investasi di Indonesia.

Bila dilihat dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), total kontribusi investasi yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2021 mencapai 31,98 persen.

Dengan kata lain, kontribusi investasi yang berasal dari para pelaku usaha dalam negeri mencapai sekitar 15 persen dari PDB nasional. Angka yang sangat besar dan signifikan.

Tertundanya perhelatan Munas Kadin yang terjadi berulang ini mau tidak mau memunculkan isu negatif di ranah publik. Bahkan dalam beberapa forum diskusi, isu ini terus menggelinding menjadi isu liar yang terus membesar yang jika tidak segera dihentikan akan meledak seperti perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019.

Masyarakat dan para pengusaha seolah-olah terpolarisasi menjadi dua kutub utama yang saling menegasikan. Satu pihak menjadi musuh bagi pihak lainnya, dan satu pihak mengklaim dan memonopoli kebenaran menurut versinya masing-masing.

Kondisi ini tentunya sangat tidak ideal bagi lingkungan usaha terutama Kadin Indonesia. Calon ketua umum Kadin yang terdiri atas dua calon makin memperkuat polarisasi ini. Seolah-olah satu kubu berasal dan didukung pemerintah, dan kubu yang lain merupakan oposisi yang menjadi musuh utama pemerintah.

Dalam sistem politik yang menganut sistem demokrasi, kondisi ini bisa saja menjadi kondisi yang wajar dan ideal. Namun tidak demikian dengan lingkungan usaha.

Meminjam teori Adam Smith, para pelaku usaha hanya akan dapat menciptakan barang dan jasa yang efisien mana kala pemerintah tidak melakukan campur tangan.

Bahkan sebagian penganut mazhab Keynesian yang percaya perlunya campur tangan pemerintah, membuat batasan yang jelas terkait intervensi pemerintah terhadap dunia usaha.

Sebagian penganut mazhab Keynesian percaya bahwa intervensi pemerintah hanya dilakukan dalam hal regulasi. Dengan regulasi dan kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut, pemerintah harus mampu menciptakan kondisi persaingan yang sehat dan adil untuk seluruh pelaku usaha.

Para pelaku usaha seharusnya berada dalam suatu kompetisi yang adil tanpa banyak campur tangan pemerintah. Para pelaku usaha harus dibebaskan dan didorong bersaing secara sehat sehingga mampu menciptakan suatu sistem perekonomian yang efisien.

Karena itu, dinamika yang terbaca publik ini tidak boleh berlanjut dan harus segera dihentikan. Kadin harus segera berbenah untuk memperbaiki kondisi internalnya dan menciptakan kondisi yang harmonis di antara anggota Kadin.

Nasi sudah menjadi bubur dan luka telah berbekas sangat dalam, mungkin itulah kondisi yang dapat menggambarkan kondisi Kadin Indonesia saat ini.

Kalah menjadi abu dan menang menjadi arang, kubu manapun yang menang saat ini akan mewarisi kondisi yang sangat tidak ideal dan akan sangat sulit menciptakan harmonisasi di antara anggota Kadin di masa yang akan datang.

Kadin saat ini seperti ada di persimpangan jalan. Kondisi Kadin di masa yang akan datang akan sangat bergantung dari jalan yang akan dipilih anggota Kadin saat ini, memilih jalan lurus ataukah tetap berada di jalan yang berkelok dan curam.

Memilih tetap melanjutkan polarisasi seperti sekarang ini, ataukah berusaha membangun Kadin yang kokoh dan kuat dengan tetap memposisikan Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.

Harus diakui untuk memilih jalan yang lurus tersebut tidaklah mudah. Perlu pengorbanan berbagai kepentingan pribadi dan golongan yang sangat besar dari kedua belah pihak. Diperlukan jiwa kenegarawanan yang kuat untuk membangun kembali serpihan-serpihan yang sudah mulai terserak-serak tersebut.

Alangkah lebih baiknya jika semua pihak mundur kembali selangkah ke belakang untuk loncat seribu langkah ke depan. Tidak ada salahnya jika persiapan Munas kembali diulang dengan melibatkan seluruh elemen dan anggota Kadin, dan di waktu bersamaan menarik kembali seluruh elemen yang berasal dari luar Kadin yang selama ini diduga kuat telah ikut mengintervensi dalam persiapan Munas Kadin.

Seleksi calon ketua umum kembali dibuka seluas-luasnya untuk seluruh kader terbaik Kadin, tidak lagi hanya sebatas pada dua tokoh dan dua kubu yang saling bertentangan tersebut.

Sudah saatnya Kadin Indonesia merapatkan barisan, bergandengan tangan, dan bahu membahu membangun Kadin yang lebih kuat dan dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Sumber: new.detik.com — Kadin di Persimpangan Jalan Oleh Agus Herta Sumarto, Ekonom INDEF dan Dosen FEB Universitas Mercu Buana