Kadin Indonesia Dorong Kolaborasi Pemerintah, UMKM, dan Swasta Guna Bangun Masyarakat Tangguh Bencana

JAKARTA, difanews.com: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkolaborasi dengan United States Agency for International Development (USAID) melalui program Komunitas Perkotaan untuk Aksi Tangguh (KUAT), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Asuransi Mikro sebagai Manajemen Risiko Bencana untuk Masyarakat’, Rabu (22/11).

Acara yang didukung Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) USAID, ini digelar di Wisma PMI Jakarta.

FGD bertujuan menggalang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan produk asuransi bencana mikro dalam upaya mendukung Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) pemerintah dan mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Indonesia menjadi negara dengan risiko bencana terbesar ketiga di dunia berdasarkan laporan World Risk Report 2022. Sebagian besar penduduk di Indonesia juga bertempat tinggal pada wilayah-wilayah yang tergolong rawan bencana.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2023 mencatat sekitar 150 juta penduduk tinggal di area rawan gempa bumi, 60 juta di area rawan banjir, 40 juta di area rawan longsor, 4 juta di area rawan tsunami, dan 1,1 juta di area rawan erupsi gunung api.

Dukungan multipihak sangat diperlukan dalam upaya mitigasi, respon, dan pemulihan pasca-bencana. Untuk itu, program KUAT yang dijalankan oleh USAID berkolaborasi dengan Kadin Indonesia dan didukung oleh BHA USAID perlu dijalankan.

Program ini dibuat untuk mengurangi risiko bencana serta meningkatkan ketangguhan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Kadin Indonesia, Yani Motik, menjelaskan salah satu target program KUAT adalah pengembangan skema asuransi bencana untuk perlindungan rumah tangga dan membantu pemulihan masyarakat ketika terjadi bencana.

“Konsep produk asuransi bencana ini idealnya haruslah efektif, efisien, ekonomis, serta mudah dijangkau masyarakat yang terdampak bencana, utamanya bagi para UMKM sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Kami berharap, kolaborasi multi-stakeholder antara masyarakat, pihak swasta dan pemerintah daerah dalam FGD ini dapat mendorong terciptanya skema asuransi bencana yang efektif dan efisien,” ungkap Yani.

Yani menambahkan bahwa kerja sama ini juga merupakan upaya Kadin Indonesia, sebagai mitra strategis pemerintah untuk mendukung peran lembaga usaha dalam menindaklanjuti Undang Undang No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adi Budiarso, mengapresiasi kontribusi Kadin Indonesia, BHA, dan USAID dalam mendukung Roadmap Strategi PARB pemerintah untuk mewujudkan bangsa dan masyarakat tangguh terhadap bencana.

“Strategi PARB ini merupakan kombinasi dari instrumen-instrumen keuangan untuk mendapatkan skema pendanaan risiko bencana yang memadai, tepat waktu dan sasaran, efektif, berkelanjutan, dan transparan, sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap skema pembiayaan risiko bencana secara keseluruhan,” jelas Adi.

Peran pemerintah pusat dan daerah penting dalam memberikan pendanaan untuk risiko bencana. Dalam hal ini, Kadin Indonesia bekerja sama dengan pemimpin pemerintah daerah untuk mendorong adanya sistem pendanaan risiko bencana yang memudahkan masyarakat dan juga UMKM mendapatkannya.

PJ Bupati Bekasi, Dani Ramdan, menyambut baik program KUAT yang berupaya mengembangkan konsep pembiayaan bagi para UMKM terkena dampak. Menurutnya, hal tersebut dapat bermanfaat untuk membantu masyarakat Bekasi dalam menghadapi dampak bencana yang jumlahnya semakin meningkat.

“Bekasi yang memiliki potensi rawan banjir, angin puting beliung, dan longsor selama 2023 ini, memerlukan program seperti ini agar masyarakat dan UMKM dapat terbantu jika sewaktu-waktu terkena bencana,” jelas Dani.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, turut memberikan apresiasi terhadap langkah Kadin Indonesia yang menggalang kolaborasi semua pemangku kepentingan melalui program KUAT.

“Sudah seharusnya pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta bersama menanggulangi adanya pembiayaan bagi UMKM yang daerahnya rawan terkena potensi bencana, karena berdasarkan data 2020 – 2022, UMKM menjadi sektor yang resilien dalam menumbuhkan ekonomi daerah sebesar 14-15%,” ujar Deni.

Dalam FGD ini hadir pula beberapa penanggap seperti, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, dan Deputy Project Director Private Sector Engagement Lead USAID KUAT Indonesia, Victor Rembeth. Ke depannya, Kadin Indonesia dan para mitra akan menggelar FGD serupa di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki risiko bencana, termasuk di Kabupaten Bogor dan Tangerang.***