JEDDAH, difanews.com — Hari kedua di Arab Saudi, Menag Yaqut Cholil Qoumas bertemu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah, membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk terkait tambahan kuota.
Pertemuan dua menteri ini berlangsung di Jeddah, Ahad (12/3). Turut hadir antara lain Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Irjen Kemenag Faisal Ali Hasyim, Konjen RI di Jeddah Eko Hartono, Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz.
“Di antara misi kunjungan saya ke Saudi adalah mengecek langsung perkembangan persiapan layanan dan meminta tambahan kuota jemaah Indonesia dan petugas,” ujar Menag.
“Alhamdulillah kita dapat kuota tambahan petugas. Indonesia juga jadi prioritas Kerajaan Arab Saudi untuk mendapat tambahan kuota jemaah,” sambungnya.
Gus Men menjelaskan, tambahan kuota petugas akan difokuskan dalam penguatan layanan jemaah lansia. Maklum, dari 203.320 kuota haji reguler, ada lebih 64 ribu jemaah yang masuk kategori lansia.
Gus Men sejak awal berkomitmen untuk memberikan perhatian kepada para jemaah lansia. Karenanya, penyelenggaraan tahun ini mengusung tagline Haji Ramah Lansia.
Beragam persiapan layanan pun difokuskan dalam upaya memberikan yang terbaik untuk jemaah, termasuk lansia. Hal-hal detail menjadi perhatian, antara lain penambahan toilet perempuan di Arafah dan Mina. Sebab, mayoritas jemaah Indonesia adalah perempuan. Mereka juga membutuhkan waktu lebih lama saat di toilet.
“Akan ada rekrutmen khusus untuk pengisian tambahan kuota petugas, dan ini difokuskan pada penguatan layanan lansia,” tegas Gus Men.
Terkait tambahan kuota jemaah haji, Menag berharap Menteri Tawfiq bisa menyampaikannya lebih awal. Sebab, selalu saja butuh waktu persiapan dalam proses pengisian kuota jemaah, mulai dari penyiapan dokumen, paspor, visa, serta penyediaan layanan.
Hal lain yang dibahas dua menteri ini adalah terkait layanan fast track. Tahun ini, fast track akan kembali dilaksanakan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), bagi jemaah dari DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.
Layanan fast track sudah dimulai sejak 2018. Melalui layanan ini, proses imigrasi jemaah dilakukan sejak di bandara Indonesia. Sehingga, jemaah tidak perlu diperiksa paspor dan visanya lagi saat tiba di Arab Saudi.
“Jumlah jemaah yang akan dilayani oleh fasilitas fast track tahun ini baru sebanyak 55.321 jemaah. Saya sampaikan ke Menteri Tawfiq agar bisa ditambah untuk bandara lainnya,” tegasnya.
“Menteri Tawfiq akan mempertimbangkan penambahan layanan fast track ini,” tandasnya.***
