PALEMBANG, DIFANEWS – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atas capaian percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan saat Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian PKP bersama Menteri PKP secara virtual dari Palembang, Rabu (30/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Maruarar menyampaikan realisasi rumah subsidi di Sumsel telah mencapai 93,97 persen dari target 10.786 unit.
Capaian tersebut menjadi dasar pemerintah pusat untuk memberikan tambahan kuota sebanyak 3.000 unit rumah subsidi bagi Sumsel.
“Gubernur Sumsel ini sangat tangguh. Pencapaian realisasi rumah subsidinya sudah mencapai 93,97 persen dari target 10.786 unit. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa ini, saya tambahkan kuota 3.000 unit rumah subsidi untuk Sumsel, serta program penataan kawasan kumuh pada tahun 2027,” ujar Maruarar.
Tambahan kuota tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau.
Gubernur Herman Deru mengatakan percepatan program perumahan tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, pengembang, serta berbagai pihak terkait.
Menurutnya, kemudahan regulasi dan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat masyarakat mendapatkan hunian.
Herman Deru juga menyoroti penyederhanaan persyaratan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinilai dapat membantu masyarakat dalam mengakses pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun hunian.
Namun, di tengah capaian tersebut, Herman Deru turut menyampaikan persoalan kawasan hunian lama yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, yakni Rumah Susun (Rusun) Perumnas di pusat Kota Palembang.
Herman Deru melaporkan, kawasan rusun tersebut saat ini terdiri dari 3.400 unit bangunan yang tersebar dalam 53 blok dan dihuni sekitar 15.000 jiwa.
Kondisi bangunan yang telah berusia tua dinilai membutuhkan penanganan menyeluruh, termasuk revitalisasi dan penataan kawasan.
“Izin Pak, saat ini terdapat 3.400 unit bangunan yang terbagi dalam 53 blok dan dihuni sekitar 15.000 jiwa. Kondisinya sudah tua, tidak memadai, dan sangat membutuhkan revitalisasi total serta penataan kawasan,” ungkap Herman Deru.
Mendengar laporan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait langsung merespons dengan menghubungi Direktur Utama Perumnas secara virtual di tengah berlangsungnya rapat.
Maruarar meminta pihak Perumnas segera melihat kondisi kawasan tersebut dan menyiapkan laporan secara detail sebagai bahan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Respons tersebut membuka peluang adanya tindak lanjut terhadap kondisi Rusun Perumnas Palembang, terutama menyangkut kualitas bangunan dan penataan kawasan yang menjadi tempat tinggal ribuan masyarakat.
Selain persoalan rusun di Palembang, rapat koordinasi juga membahas rencana penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Lubuklinggau.
Salah satu program yang disiapkan adalah pembangunan kawasan percontohan permukiman tertata melalui program “Kampung Ceria” yang direncanakan pada 2027.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus menyediakan kawasan hunian yang lebih tertata dan layak bagi masyarakat.
Dengan berbagai program tersebut, kebijakan perumahan di Sumsel tidak hanya diarahkan pada penambahan jumlah rumah subsidi, tetapi juga peningkatan kualitas hunian, revitalisasi kawasan lama, serta penataan permukiman kumuh.
Pemprov Sumsel pun diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait agar tambahan kuota rumah subsidi maupun program penataan kawasan dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (ril)
