Bogor akan Pindahkan 26 Perangkat Daerah dalam Satu Kawasan

JAKARTA, DIFANEWS.com — Pemerintah Kota Bogor bersama tim khusus melakukan rapat koordinasi mengenai rencana pembangunan pusat pemerintahan di kawasan Bogor Raya, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan rencana pembangunan pusat pemerintahan ini bukan tiba-tiba. “Ini berangkat dari kebutuhan dan sudah diajukan berpuluh-puluh kali oleh OPD untuk bisa memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai,” kata Dedie, Selasa (8/9/2020). 

Dedie menyebut, selama ini belum ada pembangunan infrastruktur perkantoran yang terpusat, sehingga rencana ini sesuai kebutuhan Pemkot Bogor.

“Misalnya kantor Dishub sudah diminta dikembalikan asetnya kepada Pemprov, termasuk Satpol PP dan Disperumkim, kebutuhannya ternyata banyak,” katanya.

Untuk itu pihaknya mencoba menyatukan kesempatan dengan mengakomodir kebutuhan yang ada dengan pemerintah pusat, yakni Kemenkeu yang memiliki lahan di kawasan Bogor Raya seluas enam hektare.

“Tanahnya belum milik kita, tapi kita sedang proses. Makanya kita rencanakan dan disambut Kemenkeu. Kita akan tata ulang, kebutuhan ada, lahannya masih proses,” ujarnya, dikutip dari ayobogor.com.

Rencana pembangunan pusat pemerintahan ini kata Dedie, sudah dihitung kebutuhannya di Rencana Tata Ruang Wilayah  (RTRW).

“Kan sudah kita hitung kebutuhan kita apa, swasta apa dan lainnya,” jelasnya.

Selain itu Pemkot Bogor juga ingin menyambungkan program pemerintah, yakni Program Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur. 

Dedie menyebut, saat ini ada kantor perangkat daerah yang berlokasi di pemukiman, seperti Kesbangpol, Sekretariat KPU dan yang lainnya. Bahkan ada juga yang menggunakan bukan aset Pemkot Bogor, seperti Satpol PP, Dishub dan Disperumkim.

“Ada juga kebutuhan BUMD, seperti kantor PDJT dan Perumda Pasar yang belum memiliki kantor sendiri,” bebernya.

Rencananya pihaknya akan memindahkan 26 perangkat daerah dalam satu kawasan, termasuk nantinya sekretariat partai politik akan diakomodir.

“Tadi kita bahas juga jumlah kebutuhan perkantoran Pemkot Bogor, apakah pindah atau tidak belum tahu, tapi kita rencanakan,” jelasnya.