Kesehatan

Vaksin Berbayar Dibatalkan Presiden Jokowi, Ini Komentar Pengusaha

"Ketika vaksinasi diputuskan oleh pemerintah tidak boleh berbayar, pengusaha tetap bisa membantu dengan memfasilitasi proses vaksinasinya di lapangan," kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Minggu (18/7).

JAKARTA, DIFANEWS.COM — Program vaksinasi berbayar yang sejatinya akan dimulai 12 Juli 2021 oleh Kimia Farma, akhirnya dibatalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi, Ajib Hamdani mengatakan, pada prinsipnya dunia usaha fokus dan berharap dengan setiap upaya percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

Meski vaksinasi berbayar dibatalkan, pengusaha memastikan akan tetap komitmen membantu proses vaksinasi di lapangan.

“Ketika vaksinasi diputuskan oleh pemerintah tidak boleh berbayar, pengusaha tetap bisa membantu dengan memfasilitasi proses vaksinasinya di lapangan,” kata Ajib saat dihubungi merdeka.com, Minggu (18/7).

Ajib mengaku telah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran pengusaha Hipmi di seluruh daerah.

Pengusaha sudah diinstruksikan untuk bekerja sama dengan setiap Pemerintah Daerah (Pemda) dan tenaga kesehatan untuk membantu teknis pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

“Dunia usaha akan support menuju ke arah sana, sesuai kebijakan yang dibuat pemerintah,” tandasnya.

Rencana awal, vaksinasi berbayar akan dimulai pada 12 Juli 2021 melalui Kimia Farma. Namun kemudian jelang pelaksanaannya, pemerintah memutuskan untuk menunda di tengah penolakan banyak pihak.

 

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, di Istana Negara, mengakui alasan pembatalan program vaksinasi berbayar setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat.

“Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” jelasnya di Istana Negara, dikutip dari laman Setkab Jumat (16/07).

Dengan pembatalan vaksinasi berbayar ini maka pemberian seluruh vaksinasi akan tetap diberikan melalui mekanisme gratis yang bisa diakses semua masyarakat tanpa bayar.

Anung mengatakan ini sesuai yang disampaikan Presiden Jokowi. “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan. Dengan ketentuan perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker